Januari 3, 2026

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah salah satu indikator kunci untuk membaca sejauh mana pembangunan daerah berjalan seiring dengan daya dukung lingkungan. Analisis IKLH Jawa Timur periode 2022 – 2024 menunjukkan bahwa meskipun terdapat kecenderungan perbaikan di banyak wilayah, kualitas lingkungan hidup antarkabupaten/kota masih ditandai dengan ketimpangan spasial, fluktuasi tahunan, dan konsentrasi masalah di wilayah tertentu.

Gambaran Umum Provinsi: Ada Perbaikan, tetapi Belum Kuat

Dalam kurun tiga tahun, lebih dari separuh kabupaten/kota di Jawa Timur (sekitar 22 dari 38 daerah) menunjukkan kenaikan nilai IKLH jika dibandingkan antara 2022 dan 2024. Namun, perbaikan ini belum cukup signifikan untuk menggeser struktur kualitas lingkungan secara menyeluruh.

Pada 2024, mayoritas daerah masih berada pada kategori “Sedang” sesuai klasifikasi Permen LHK No. 27 Tahun 2021. Dari total 38 kabupaten/kota:

• 9 daerah berada pada kategori “Baik” (IKLH ≥ 70),
• 29 daerah masih berada pada kategori “Sedang”,
• tidak ada daerah yang mencapai kategori “Sangat Baik”.

Fakta ini mengindikasikan bahwa perbaikan kualitas lingkungan di Jawa Timur masih bersifat inkremental, belum transformasional.

Wilayah dengan Kinerja Tertinggi: Konsistensi di Kawasan Selatan dan Pegunungan

Secara peringkat, Kabupaten Trenggalek mencatat nilai IKLH tertinggi pada 2024 dengan skor 75,27 disusul oleh Kabupaten Madiun (74,81) dan Kota Batu (74,43). Wilayah-wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang serupa yaitu dominasi kawasan perbukitan, tutupan lahan non-industri yang lebih luas, dan tekanan urbanisasi yang lebih rendah dibanding wilayah metropolitan.

Menariknya, Kabupaten Trenggalek sempat mengalami penurunan tajam pada 2023 (−4,44 poin), namun mampu pulih secara signifikan pada 2024 (+5,44 poin). Pola ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan di wilayah ini cukup responsif terhadap intervensi kebijakan, namun juga rentan terhadap gangguan jangka pendek.

Wilayah dengan Penurunan Signifikan: Tekanan Urban dan Industri

Sebaliknya, beberapa wilayah mengalami penurunan IKLH yang cukup tajam dalam periode 2022 – 2024. Kabupaten Jember (-5,46 poin), Kabupaten Mojokerto (−5,49 poin), dan Kabupaten Sidoarjo (−4,19 poin) menjadi contoh daerah dengan tren menurun paling jelas.

Wilayah-wilayah ini umumnya memiliki:

• Kepadatan penduduk tinggi,
• Aktivitas industri dan permukiman yang intensif,
• Tekanan terhadap kualitas udara, air, dan tutupan lahan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan lingkungan berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup secara sistemik.

Analisis Wilayah Madura: Perbaikan dari Titik Rendah

Wilayah Madura yang terdiri dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep menunjukkan dinamika yang menarik. Kabupaten Bangkalan mencatat peningkatan tertinggi di seluruh Jawa Timur dengan kenaikan +6,90 poin (dari 56,84 pada 2022 menjadi 63,74 pada 2024). Kabupaten Sampang dan Pamekasan juga menunjukkan tren membaik, meskipun masih berada dalam kategori “Sedang”.

Namun, Kabupaten Sumenep justru mengalami penurunan (−1,22 poin). Pola ini menunjukkan bahwa Madura tidak bisa diperlakukan sebagai satu kesatuan kebijakan, melainkan membutuhkan pendekatan diferensial antar kabupaten.

Kawasan Tapal Kuda dan Pantura: Fluktuasi Tinggi

Wilayah Tapal Kuda seperti Situbondo, Bondowoso, dan Probolinggo menunjukkan fluktuasi IKLH yang cukup besar. Kabupaten Situbondo, misalnya, mengalami penurunan cukup tajam dari 75,40 (2023) ke 69,53 (2024). Fluktuasi ini tercermin pula dalam nilai volatilitas yang relatif tinggi (>2).

Fluktuasi semacam ini menandakan bahwa kualitas lingkungan di wilayah tersebut belum stabil, dan masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi cuaca ekstrem, tekanan sektor primer, serta keterbatasan infrastruktur lingkungan.

Kota-Kota Besar: Tantangan Lingkungan Perkotaan

Kota-kota besar di Jawa Timur menunjukkan tantangan khas perkotaan. Kota Surabaya, meskipun mencatat peningkatan signifikan pada 2024 (+6,24 poin dibanding 2023), masih berada pada kategori “Sedang” dengan nilai 60,76. Kota Malang dan Kota Madiun juga menunjukkan tren membaik, namun dari basis nilai yang relatif rendah.

Kondisi ini menegaskan bahwa perbaikan jangka pendek di kota besar belum cukup untuk mengimbangi tekanan struktural seperti polusi udara, beban transportasi, dan keterbatasan ruang terbuka hijau.

Ketimpangan Antar Wilayah: Isu Keadilan Lingkungan

Selisih nilai IKLH antara daerah tertinggi dan terendah pada 2024 mencapai lebih dari 20 poin (Trenggalek vs Sidoarjo). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur masih belum merata, dan berpotensi menciptakan ketidakadilan lingkungan, di mana sebagian masyarakat hidup di wilayah dengan risiko ekologis yang lebih tinggi.

Implikasi Kebijakan: Dari Angka ke Aksi

Temuan ini memberikan beberapa pesan kebijakan penting. Pertama, daerah dengan tren menurun dan volatilitas tinggi perlu menjadi prioritas intervensi, terutama wilayah urban dan industri. Kedua, daerah dengan kinerja baik perlu didorong untuk menjaga konsistensi agar tidak mengalami degradasi di masa depan. Ketiga, pendekatan kebijakan lingkungan di Jawa Timur perlu lebih berbasis wilayah, bukan seragam untuk seluruh daerah.

Bagi GLS, analisis IKLH ini memperkuat pentingnya mengintegrasikan kebijakan lingkungan dengan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, dan strategi pengurangan risiko bencana. IKLH tidak seharusnya dibaca sebagai laporan tahunan semata, melainkan sebagai alat peringatan dini untuk memastikan pembangunan daerah tidak melampaui daya dukung lingkungannya.

Penutup

IKLH Jawa Timur 2022–2024 menunjukkan bahwa perbaikan kualitas lingkungan memang terjadi, tetapi masih rapuh dan tidak merata. Tanpa penguatan kebijakan yang lebih tegas, berbasis data, dan sensitif terhadap karakter wilayah, perbaikan tersebut berisiko bersifat sementara. Melalui kajian ini, GLS berharap analisis data lingkungan dapat menjadi dasar diskusi kebijakan yang lebih tajam dan berdampak nyata bagi keberlanjutan Jawa Timur.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Penulis: Wisnu Purnomo, Tim Riset Green Living Support