Banjir Sumatra: Ketika Krisis Iklim Bertemu dengan Kerusakan Lingkungan
Banjir dan tanah longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatra dalam beberapa pekan terakhir kembali mengingatkan kita bahwa krisis lingkungan tidak lagi berada di masa depan, melainkan telah hadir di hadapan kita. Hujan lebat yang turun berhari-hari memicu banjir bandang, longsor, serta perubahan drastis pada bentang alam, terutama di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Di sejumlah wilayah, sungai yang sebelumnya berada jauh dari permukiman kini mengalir berdampingan dengan rumah warga. Di kelurahan Hutanabolon, Kabupaten Tapanuli Tengah, jalan aspal sepanjang hampir tiga kilometer berubah menjadi alur air setiap kali hujan deras turun. Kondisi ini membuat wilayah tersebut sangat rentang terhadap banjir susulan, terlebih ketika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi hujan lebat masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.
Dampak Kemanusiaan yang Luas
Tiga pekan sejak bencana terjadi, skala dampak yang ditimbulkan sangat besar. Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 1.030 orang meninggal dunia, sementara 206 orang masih dinyatakan hilang. Ribuan lainnya mengalami luka-luka, dan ratusan ribu warga terdampak secara langsung.
Bencana ini juga menyebabkan kerusakan masif pada infrastruktur. Sekitar 186 ribu rumah dilaporkan rusak, disertai kerusakan ratusan fasilitas pendidikan, rumah ibadah, jembatan, serta 219 fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Kerusakan ini tidak hanya memperlambat proses pemulihan, tetapi juga mengganggu akses dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
Bencana Alam atau Krisis Ekologis?
Pemerintah menyebut perubahan iklim sebagai salah satu faktor utama pemicu intensitas hujan ekstrem. Namun, berbagai temuan lapangan menunjukan bahwa banjir Sumatra tidak dapat dipahami semata sebagai fenomena alam.
KLHK mengungkap adanya degradasi lingkungan di kawasan hulu, terutama pada daerah aliran sungai (DAS). Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga tata air mengalami pembukaan lahan, penyerobotan kawasan, dan aktivitas ilegal lainnya seperti pembalakan liar dan pertambangan di wilayah dengan kemiringan ekstrem.
Kondisi ini menghilangkan kemampuan alam dalam menyerap dan menahan air hujan. Alur sungai melebar tidak wajar, longsoran tanah mengarah langsung ke permukiman, dan material seperti kayu gelondongan terbawa arus banjir ke wilayah hilir. Situasi ini memperkuat fakta bahwa bencana yang terjadi merupakan hasil interaksi antara krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang berlangsung lama.
Respon Pemerintah dan Penegakan Hukum
Menindaklanjuti bencana ini, pemerintah pusat menyatakan akan membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa anggaran pembangunan rumah telah disiapkan melalui APBN.
Di sisi lain, langkah penegakan hukum mulai ditempuh. Sebanyak 22 izin pemanfaatan hutan dicabut, mencakup lebih dari 1 juta hektare lahan. Pemerintah juga berencana memperkuat pengawasan dengan menambah jumlah polisi hutan, mengingat selama ini rasio pengawasan sangat tidak seimbang dengan luas kawasan hutan di Sumatra.
Langkah ini penting, namun perlu diiringi dengan evaluasi tata kelola sumber daya alam secara menyeluruh, termasuk penataan ulang perizinan, penguatan pengawasan di tingkat daerah, serta pemulihan ekosistem hulu secara berkelanjutan.
Pemulihan Tidak Cukup Tanpa Perbaikan Tata Kelola
Bagi GLS, banjir di Sumatra merupakan peringatan keras bahwa pendekatan penanganan bencana tidak bisa berhenti pada respon darurat dan pembangunan fisik semata. Tanpa pemulihan ekosistem dan perbaikan tata kelola lingkungan, risiko bencana serupa akan terus berulang. Ketahanan masyarakat terhadap bencana tidak dapat dipisahkan dari ketahanan ekosistem tempat mereka hidup.
Banjir Sumatra bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga cermin dari cara kita memperlakukan alam selama ini. Ketika hutan kehilangan fungsi, sungai kehilangan arus, dan kebijakan abai terhadap daya dukung lingkungan, maka bencana akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita.
Pemulihan Sumatra membutuhkan lebih dari sekadar membangun kembali rumah yang rusak. Ia membutuhkan komitmen jangka panjang untuk memulihkan alam, menata ulang kebijakan, dan memastikan bahwa pembangunan berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan.
Penulis: WP, Tim Riset Green Living Support
