Deforestation Rates Indonesia: Membaca Data, Memahami Risiko, dan Menyusun Arah Kebijakan yang Lebih Tangguh
Dalam dua dekade terakhir, hutan Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Data tutuan pohon menunjukkan bahwa sejak awal 2000-an hingga 2024, Indonesia telah kehilangan sekitar 32 juta hektare tutupan pohon, atau setara dengan 20 persen dari luas tutupan pohon pada tahun 2000. Angka ini bukan hanya sekadar statistik kehutanan, namun di baliknya tersimpan cerita tentang meningkatnya risiko bencana, tekanan terhadap ketahanan pangan, serta tantangan besar dalam mencapai target iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Kehilangan tutupan pohon ini juga berkontribusi signifikan terhadap emisi. Diperkirakan sekitar 23 gigaton CO₂e dilepaskan ke atmosfer dalam periode tersebut. Artinya, deforestasi bukan hanya persoalan lokal atau sektoral, tetapi merupakan bagian dari persoalan global yang dampaknya dirasakan dalam bentuk seperti bencana, cuaca ekstrem, hingga terganggunya sistem produksi pangan.
Ketika Hutan Primer Terus Menyusut
Salah satu temuan paling mengkhawatirkan adalah hilangnya hutan primer lembap. Dalam periode 2002 – 2024, Indonesia kehilangan sekitar 11 juta hektare hutan primer, yang mencakup 34 persen dari total kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama. Secara keseluruhan, luas hutan primer Indonesia menyusut sekitar 11 persen.
Hutan primer bukan hanya sekadar kawasan hutan semata, namun hutan primer menyimpan cadangan karbon besar, menjaga siklus air, serta menjadi penyangga kehidupan masyarakat yang bergantung pada alam. Ketika hutan primer hilang, dampaknya tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh hutan tanaman atau penanaman kembali dalam waktu singkat. Di sinilah letak persoalannya, yaitu sebagian besar kehilangan yang terjadi adalah bersifat permanen, bukan sementara.
Deforestasi Didominasi Perubahan Lahan Permanen
Data menunjukkan bahwa sekitar 76 persen kehilangan tutupan pohon di Indonesia terjadi di wilayah yang mengalami deforestasi permanen. Pendorong utamanya adalah ekspansi pertanian permanen, yang luasnya mencapai sekitar 23 juta hektare. Diikuti oleh aktivitas lain seperti komoditas keras, pembangunan infrastruktur, dan perluasan permukiman.
Sebaliknya, hal-hal yang bersifat sementara seperti penebangan, kebakaran hutan, atau ladang berpindah memang tetap signifikan, tetapi bukan faktor dominan. Ini memberi pesan penting bagi kebijakan bahwa persoalan deforestasi Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan respons darurat kebakaran atau rehabilitasi pasca kerusakan. Yang jauh lebih krusial adalah bagaimana negara mengelola perubahan penggunaan lahan secara konsisten dan adil.
Konsentrasi Wilayah, Konsentrasi Risiko
Kehilangan tutupan pohon di Indonesia juga sangat terkonsentrasi secara geografis. Lima provinsi yaitu Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur menyumbang sekitar 59 persen dari total kehilangan tutupan pohon nasional sejak 2001. Di wilayah-wilayah ini, tekanan terhadap hutan berjalan seiring dengan meningkatnya risiko banjir, kebakaran, dan konflik lahan.
Di sisi lain, wilayah seperti Papua masih menyimpan tutupan hutan yang sangat besar, sekitar 30 juta hektare. Kondisi ini menempatkan Papua pada posisi strategis sekaligus rentan. Tanpa pendekatan kebijakan yang berhati-hati dan berpihak pada masyarakat, wilayah dengan tutupan hutan tinggi berpotensi mengulang pola deforestasi yang telah terjadi di wilayah lain.
Antara Kehilangan dan Pemulihan
Indonesia memang mencatat adanya penambahan tutupan pohon. Dari tahun 2000 hingga 2020, terdapat sekitar 4,9 juta hektare pertambahan tutupan. Namun pada periode yang sama, kehilangan mencapai 9 juta hektare, sehingga secara netto Indonesia tetap mengalami penurunan sekitar 4,1 juta hektare.
Data ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan dan penanaman kembali hutan belum mampu mengimbangi laju kehilangan. Terlebih lagi, tidak semua tutupan baru memiliki fungsi ekologis yang sama dengan hutan alam. Pergantian hutan alam menjadi tutupan non-alam tetap membawa konsekuensi jangka panjang terhadap tata air, keanekaragaman hayati, dan ketahanan sosial-ekonomi.
Mengapa Deforestasi Relevan dengan Ketahanan Pangan dan Bencana?
Bagi GLS, membaca data deforestasi adalah masalah multiaspek. Kehilangan hutan berarti berkaitan erat dengan meningkatnya bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang dalam beberapa waktu terakhir semakin sering terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Ketika hutan di hulu rusak, daya serap tanah menurun, aliran air menjadi tidak terkendali, dan wilayah hilir yang akan menanggung dampaknya.
Dalam situasi bencana, yang paling cepat terguncang adalah akses pangan masyarakat. Jalur distribusi terputus, produksi terganggu, dan harga pangan melonjak. Riset-riset GLS sebelumnya menunjukkan bahwa rumah tangga di wilayah rawan bencana cenderung memiliki ketahanan ekonomi yang lebih rendah, terutama ketika infrastruktur, pasar, dan sistem logistik tidak siap menghadapi guncangan. Dengan kata lain, deforestasi adalah akar dari rangkaian persoalan yang saling terhubung.
Arah Kebijakan yang Perlu Diperkuat
Melihat pola dan data tersebut, GLS memandang bahwa kebijakan kehutanan dan penggunaan lahan perlu bergerak melampaui pendekatan sektoral. Perlindungan hutan primer dan hutan alam harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional, bukan sekadar isu lingkungan.
Pengendalian perubahan penggunaan lahan, rehabilitasi kawasan hulu DAS, penguatan pangan lokal, serta peningkatan kapasitas desa dalam mitigasi bencana perlu berjalan beriringan. Kebijakan yang hanya berfokus pada pemulihan pasca-bencana akan selalu tertinggal satu langkah dibandingkan kerusakan yang terjadi.
Penutup: Membaca Data untuk Bertindak Lebih Tepat
Data deforestasi Indonesia memberi pesan yang jelas, bahwa tantangan kita bukan hanya berapa banyak hutan yang hilang, tetapi bagaimana kehilangan itu membentuk risiko di masa yang akan datang. Melalui riset dan analisis kebijakan, GLS berupaya menjembatani data dengan realitas di lapangan, sehingga membantu pembuat kebijakan melihat keterkaitan antara hutan, pangan, bencana, dan kesejahteraan masyarakat.
Jika hutan terus berkurang, maka biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung akan semakin besar. Sebaliknya, jika perlindungan hutan ditempatkan sebagai investasi jangka panjang, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun masa depan yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan.
Penulis: Wisnu Purnomo, Tim Riset Green Living Support
