Ketahanan Pangan Pasca-Banjir: Ketika Stok Ada, Akses Menjadi Masalah. Salah Siapa?

Banjir dan tanah longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatra pada akhir 2025 tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik dan korban jiwa, tetapi juga membuka kembali persoalan yang kerap luput dari perhatian, yaitu mengenai ketahanan pangan dalam situasi bencana. Di tengah klaim ketersediaan stok pangan nasional yang melimpah, banyak masyarakat terdampak justru menghadapi kesulitan paling mendasar, yaitu mengakses makanan.

Pemerintah melalui Perum Bulog dan Kementerian terkait memastikan bahwa cadangan beras nasional berada dalam kondisi aman. Secara nasional, stok beras pemerintah tercatat mencapai jutaan ton dan dinyatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan darurat di wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Bahkan, pemerintah menyatakan akan menyalurkan pasokan beras hingga beberapa kali lipat dari kebutuhan normal untuk menjamin tidak ada masyarakat yang kekurangan pangan.

Namun, situasi di lapangan menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan stok, melainkan sangat bergantung pada akses dan distribusi. Ada stok, tapi kalau akses dan distribusinya terhambat sama saja bohong.

Ketika Wilayah Terisolasi, Pasar Kehabisan Stok

Di sejumlah wilayah seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah, banjir dan longsor memutus hampir seluruh akses darat selama berhari-hari. Jalan nasional, jalan provinsi, hingga puluhan ruas jalan kabupaten tidak dapat dilalui. Dalam kondisi ini, pasokan pangan yang sebelumnya mengalir rutin ke pasar-pasar menjadi terhenti total.

Enam hari setelah banjir, stok beras dan bahan pokok di pasar menipis drastis. Warga hanya diperbolehkan membeli beras dalam jumlah sangat terbatas. Di beberapa lokasi, harga pangan melonjak tajam, bahkan memicu keributan antarwarga. Situasi ini diperparah oleh kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), yang membuat distribusi logistik semakin sulit dan mahal.

Kisah-kisah warga yang mengurangi frekuensi makan dari tiga kali menjadi dua kali sehari, atau membatasi porsi agar stok bertahan lebih lama, menjadi gambaran nyata bagaimana krisis pangan muncul bukan karena beras tidak ada, tetapi karena jalur menuju pangan terputus.

Antara Klaim Ketahanan dan Realitas Distribusi

Secara kebijakan, pemerintah telah mengambil langkah darurat dengan mengerahkan distribusi pangan melalui jalur udara dan laut, serta menempatkan cadangan beras di bandara dan pelabuhan strategis. Langkah ini penting dan patut diapresiasi, terutama dalam kondisi darurat.

Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa distribusi pangan masih menghadapi tantangan koordinasi. Bantuan sering kali tiba tidak merata, sementara masyarakat di wilayah yang paling terisolasi harus menunggu lebih lama. Dalam situasi tersebut, bantuan dari relawan, komunitas lokal, dan inisiatif masyarakat sipil kerap menjadi penopang awal bagi warga yang terdampak.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem pangan nasional yang kuat di atas kertas dan sistem distribusi yang masih rapuh di lapangan. Ketahanan pangan nasional tidak otomatis menjamin ketahanan pangan masyarakat jika tidak diikuti dengan mekanisme distribusi yang adaptif terhadap kondisi bencana.

Kepemimpinan Pangan di Masa Krisis

Respon pemerintah dalam krisis pangan pasca-banjir juga memunculkan perdebatan publik, terutama terkait pendekatan yang lebih menonjolkan gestur simbolik daripada penguatan sistem. Kehadiran pejabat negara di lokasi bencana tentu penting sebagai bentuk empati dan perhatian. Namun dalam konteks krisis pangan, yang lebih dibutuhkan masyarakat adalah kepastian pasokan, koordinasi lintas lembaga, dan kecepatan distribusi.

Dalam situasi darurat, kepemimpinan pangan tidak diukur dari seberapa dekat pejabat dengan kamera, melainkan dari seberapa efektif sistem yang ia pimpin untuk bekerja. Ketika negara bergerak lebih lambar dibandingkan solidaritas masyarakat sipil, hal ini menjadi sinyal bahwa mekanisme koordinasi dan kesiapsiagaan pangan masih perlu diperbaiki.

Ketahanan Pangan Bukan Sekadar Stok

Bagi GLS, krisis pangan pasca bencana di Sumatra menegaskan satu hal penting, yaitu ketahanan pangan adalah soal sistem, bukan sekadar stok. Ini mencakup kesiapan distribusi, ketahanan infrastruktur, kapasitas pemerintah, dan keterlibatan komunitas lokal.

Bencana hidrometeorologi akan semakin sering terjadi seiring krisis iklim dan degradasi lingkungan. Tanpa perbaikan tata kelola hulu, banjir akan terus berulang, dan krisis pangan akan menjadi siklus tahunan.

Banjir Sumatra mengajarkan kita bahwa pangan tidak pernah berdiri sendiri. Ia terkait erat dengan kondisi lingkungan, infrastruktur, dan kualitas tata kelola publik. Selama ketahanan pangan hanya dipahami sebagai urusan stok saja, maka masyarakat di wilayah rawan bencana akan terus berada di posisi paling rentan.

Penulis: WP, Tim Riset Green Living Support